Menteri Keuangan Sri Mulyani menekankan pentingnya kebijakan strategis dan rencana pembiayaan yang kredibel dalam mendorong pembangunan infrastruktur berskala besar, terutama di negara berkembang seperti Indonesia yang menghadapi keterbatasan fiskal. 

"Membangun infrastruktur pada skala dan kecepatan yang dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan perekonomian sangat-sangat sulit. Ini membutuhkan sumber daya pembiayaan yang sangat besar dan membutuhkan kebijakan strategis serta komitmen yang panjang baik dari sektor publik maupun sektor swasta," ujar Sri Mulyani dalam International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 dikutip dari YouTube Kemenko Infrastruktur & Pembangunan Kewilayahan RI, Minggu (15/6).

Ia menyoroti pentingnya membedakan antara pendanaan dan pembiayaan dalam proyek infrastruktur. Menurutnya, tanpa kejelasan mengenai siapa yang menanggung biaya proyek dan bagaimana arus modalnya berjalan, minat investor akan melemah meskipun proyek tampak menjanjikan.

Baca Juga: Sri Mulyani Jujur! Kebutuhan Infrastruktur Capai Rp10.302 T, APBN Hanya Cukup 40%

"Jika sebuah proyek tidak memiliki rencana pembiayaan yang kredibel, artinya tidak jelas siapa yang pada akhirnya harus membayar proyek tersebut. Jadi tidak peduli seberapa indahnya rencana infrastruktur tersebut, investor hanya akan tersenyum dan kemudian menjauh jika tidak ada rencana pembiayaan yang bagus," jelas Sri Mulyani.

Sri Mulyani juga menggarisbawahi soal tantangan infrastruktur saat ini yang tidak hanya terletak pada besarnya gap kebutuhan pembangunan, tetapi juga pada ekspektasi publik yang semakin tinggi di tengah keterbatasan fiskal negara.

Oleh karena itu, ia menekankan perlunya membuat keputusan kebijakan yang tepat, terutama dalam mendesain skema pendanaan dan pembiayaan yang inovatif namun tetap stabil. Tanpa itu, risiko proyek justru bisa terdorong ke arah yang tidak efisien dan membahayakan keberlanjutan ekonomi.

Baca Juga: Sri Mulyani Buka Suara Soal Penyebab Deflasi di Dalam Negeri

"Membuat pilihan kebijakan yang tepat menjadi sesuatu yang sangatlah penting. Mendorong model inovatif tanpa menangani permasalahan utama pendanaan pembiayaan yang stabil dapat menghasilkan struktur yang hanya nampak kuat tetapi realitasnya tidak seperti itu, dan bisa mendorong risiko dengan cara yang tidak efisien," tambahnya lagi.

Konferensi ini diharapkan menjadi wadah untuk merumuskan solusi konkret bagi pembiayaan infrastruktur jangka panjang yang tidak hanya mengandalkan APBN, tetapi juga membuka ruang kolaborasi yang sehat dengan sektor swasta dan mitra internasional.

• ·Jadi Istri Utusan Khusus Presiden, KPK Sebut Nagita Slavina Masih Boleh Terima Endorse
• ·Kaya Khasiat, Apa Manfaat Daun Kelor untuk Ibu Hamil?
• ·GP Ansor Laporkan Faizal Assegaf Gegara Tuding Ketum PBNU 'Pembenci Habib', Polisi: Dilidik Krimsus
• ·Pecinta Ferdinand Harap Bersabar... Polisi Ternyata Belum Menerima Permohonan Penangguhan Penahanan!
• ·Harga BBM per 1 September 2024 di Pertamina, Shell, BP, dan Vivo Kompak Turun
• ·Soal Polemik Kali Mampang, Orang PDIP Kembali 'Seruduk' Anies Baswedan: Buat Bersihkan Nama?
• ·Sindir Yang Tak Setuju Makan Siang Gratis, Prabowo: Kebangetan, Sebaiknya Belajar Lagi!
• ·PAN, Golkar dan PPP Buka Peluang Merapat, Elite PDIP: Ganjar kan Kader Kami, Tunggu Lah
• ·Resmi! Jokowi Beri Nama Kantor Presiden di IKN Jadi Istana Garuda
• ·FOTO: Miniatur Ka'bah di Atas Mall Jakarta
• ·Praha Bakal Larang Kegiatan di Bar Larut Malam, Turis Tak Bisa Pesta
• ·Formula E Jakarta Akan Pakai Pawang Hujan Seperti Mandalika? Wagub Riza Mengaku...
• ·Anak Usaha UNTR Tingkatkan Kepemilikan Saham di Perusahaan Geothermal, Ini Tujuannya
• ·Harga Emas Bangkit, Didorong Melemahnya Dolar dan Turunnya Peringkat Kredit AS
• ·Tuntut Heru Budi Pakai PP 78 Naikkan Upah 13 Persen, Buruh Singgung Kebijakan Anies soal UMP DKI
• ·Wall Street Stagnan, Investor Soroti Turunnya Peringkat Kredit Pemerintah AS