Sejumlah nelayan Muara Angke Jakarta Utara, mempertanyakan kelanjutan nasibnya yang semakin terpuruk setelah penghentian reklamasi oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pengurus Forum Kerukunan Nelayan Muara Angke Diding Setiawan menjelaskan setelah kontestasi Pilkada Jakarta selesai, para pihak yang selama ini meributkan reklamasi tidak memperhatikan nasib nelayan.

"Mereka memanfaatkan kami untuk memenangkan pemilihan gubernur. Setelah itu kami diabaikan," ujar Diding.

Dia mengaku sebelumnya menolak reklamasi ini karena kurangnya sosialisasi membuat sebagian nelayan Muara Angke salah persepsi mengenai reklamasi. Menurut dia, sepanjang dua tahun musim angin barat di mana nelayan tidak bisa melaut, namun tidak ada satu pihak pun yang selama ini menolak reklamasi turut membantu.

Diding pun berharap Pemprov DKI dan swasta termasuk pengembang melalui dapat membantu nelayan melalui berbagai program corporate social responsibility (CSR) Dia menegaskan nelayan akan menerima dengan baik jika pengembang dan pemerintah duduk bersama untuk mencari solusi menyejahterakan nasib nelayan.

"Kalau tujuannya memberi manfaat bagi semua masyarakat termasuk nelayan, kami akan dukung. Sudah kagok maka lanjutlah, masa di hentikan," tegas Diding.

Meski demikian, pengembang harus memenuhi seluruh kewajiban terlebih dahulu, termasuk mengakomodir kepentingan nelayan.

"Saya minta kita diskusi aja, sama-sama ngobrol, jangan menjadikan kami sebagai bumper. Jadikan kami sebagai jembatan dengan pengembang," ungkap Diding.

Pemerintah berencana membangun 17 pulau reklamasi sebagai bagian dari pengembangan Pantai Utara Jakarta. Belakangan, pembangunan sejumlah pulau terhenti akibat perbedaan pandangan antara pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Salah satu tokoh nelayan Muara Angke lainnya, Warnita menambahkan mayoritas nelayan sesungguhnya tidak menolak keberadaan proyek reklamasi. Dia menilai reklamasi merupakan program pemerintah yang sudah digagas sangat lama, reklamasi Teluk Jakarta dinilai sudah mempertimbangkan seluruh potensi dampak yang timbul baik secara ekonomi, sosial, maupun lingkungan.

Warnita juga menegaskan seluruh masyarakat punya hak untuk pro dan kontra terhadap satu proyek besar termasuk reklamasi. Namun, ia menyayangkan sebagian kecil nelayan penolak reklamasi yang dimanfaatkan untuk kepentingan politik.

• ·Penyakit Dinga Dinga Uganda yang Bikin Perempuan Uganda 'Menari'
• ·Presidential Threshold Dihapus Jadi Angin Segar? Golkar Menunggu Dampaknya Seperti Apa
• ·Aksi Demonstrasi Hari Buruh di DPR Disusupi Anarko, Massa Anarkis Lempari Kendaraan
• ·Mas Dhito Gandeng Ansor Hapus Kemiskinan Ekstrem
• ·Debat Pertama Capres, KPK Bilang Gagasan 01 dan 02 Masih Mentah
• ·Peringatan Isra Miraj 2025 Jatuh Pada Tanggal Berapa? Cek Informasinya
• ·Minum Susu Saat Buka Puasa, Boleh atau Tidak?
• ·Kemenperin Belum Bisa Berikan Izin Edar iPhone 16 Meski Apple Bakal Bangun Pabrik, Ini Penyebabnya
• ·Jelang Lebaran, Anies Sudah Ancang
• ·PPSU Cempaka Putih Wafat saat Bekerja, Pemprov DKI: Hak
• ·Bukan Sekadar Mal, Konsep Unik Ini Ubah Cara Orang Nongkrong di Gading Serpong
• ·HPP Gabah Petani Naik per 15 Januari 2025, Cek Rinciannya di Sini
• ·Jangan Katakan 5 Hal Ini pada Anak Jika Ingin Mereka Sukses
• ·Kado Hardiknas! Pelajar dan Mahasiswa di Jakarta dapat Kesempatan Klaim Saldo Dana Kaget Hari Ini
• ·Upacara Wisudhi Trisarana di Wihara Ekayana Arama, Berikut Makna dan Prosesinya
• ·Rambut Gondong Muka Kucel, Begini Tampang Penculik Anak Perempuan di Pasar Rebo