JAKARTA,quickq账号购买 DISWAY. ID -Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengaku kecewa dengan kebijakan baru dalam UU Kesehatan.

Salah satu kebijakan yang disebutkannya, yaitu terkait anggaran wajib sebesar 5 persen dari APBN dalam UU Kesehatan.

AHY menegaskan seharusnya kebijakan tersebut dapat dipertahankan agar bisa membantu masyarakat.

BACA JUGA:Eks Ketua Umum Demokrat Anas Urbaningrum Resmi Bebas Murni, Siap Kembali Berpolitik: Tunggu Saja!

"Demokrat berpendapat, agar anggaran wajib sebesar minimal 5 persen dari APBN yang dihapus di UU Kesehatan, seharusnya dipertahankan. Saya ulangi, harusnya tetap dipertahankan!,” ujar AHY dalam pidato politiknya di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Jumat, 14 Juli 2023.

Tidak hanya itu, bahkan AHY juga menyebutkan seharusnya pemerintah bisa menghidupkan kembali kebijakan-kebijakan yang pro dengan rakyat.

BACA JUGA:Jaga Etika Politik, PDI Perjuangan Tak Undang Partai Demokrat ke Puncak Peringatan Bulan Bung Karno

Salah satu kebijakan pro rakyat yang disebutkannya, yaitu kebijakan yang sempat dibuat pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Menurutnya, dengan menghidupkan kembali kebijakan yang pro rakyat, dapat meningkatkan kualitas SDM dan lingkungan hidup.

“Hidupkan kembali dan tingkatkan program-program pro rakyat di bidang pendidikan dan kesehatan, era pemerintahan Presiden SBY dulu. Seperti program BOS, Beasiswa Bidikmisi, Beasiswa Santri, Beasiswa LPDP, BPJS Kesehatan, dan lainnya,” kata AHY.

“Tingkatkan beasiswa prestasi dan beasiswa untuk golongan kurang mampu. Kerjasama pemerintah, lembaga pendidikan dan dunia usaha, perlu ditingkatkan, agar lulusan pendidikan, lebih mudah dapat pekerjaan,”tambahnya.

Sebagaimana diketahui, AHY baru saja melakukan pidato politik dengan tema '14 Agenda Perubahan dan Perbaikan' yang akan dijalankan oleh Partai Demokrat dalam Pemilu 2024. 

Tema tersebut merupakan proposal yang ditawarkan Partai Demokrat kepada rakyat Indonesia di pemilu mendatang. Termasuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

• 1
• 2
• »

• ·Ahmad Dhani Dituntut 2 Tahun Penjara, Alasan JPU 'Top'
• ·Internet 100 Mbps Cuma Rp100 Ribu? Ini Target Ambisius Kemkomdigi!
• ·Kasus Corona di Jabar: Positif Menurun, tapi Sebarannya Meluas
• ·Menkumham Minta Momen Pembebasan Ahok Jangan Dibesar
• ·Menko PMK Kucurkan Dana Rp1,4 Miliar untuk Bantu Korban Banjir di Bekasi
• ·Cum Date 11 Juni, PGAS Siap Guyur Dividen Rp182,08 per Saham
• ·Gebrakan Anies Sulap GOR Jadi Penampungan Tunawisma
• ·Wamen PPPA Ungkap Eksploitasi Seksual Anak Kejahatan Lintas Batas
• ·Pengabdian Tanpa Batas Bidan Eros Rosita untuk Warga Baduy
• ·Kasus Korupsi Proyek Peningkatan Jalan di Dinas PU Mempawah, KPK yakin Tersangka Kooperatif
• ·FOTO: Festival di Lopburi Thailand, Kala Monyet
• ·IPO Bank Muamalat dan Bank DKI Tertunda, OJK Beberkan Alasannya
• ·Cek Dana Bansos 2025 Mulai Pakai DTSEN, Apa Bedanya dengan DTKS?
• ·Klaim 98,4 Persen Bansos DKI Tepat Sasaran, Anies Minta Info Ini Diberitakan
• ·Corona Gerus Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jakarta
• ·PSBB Tahap 2 di Tangsel Resmi Berjalan, Pelanggar Bakal Kena Sanksi Berat