PDIP berencana akan memberikan pendampingan hukum atas perkara yang menimpa kadernya yang juga Wali Kota Blitar Saamanhudi Anwar terkait dengan dugaan kasus suap proyek yang kini ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Kami tetap memberikan bantuan hukum. Apa yang terjadi ini tidak menutup kemungkinan agenda politik tertentu dan itu bukan operasi tangkap tangan," kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di Blitar, Jawa Timur, Rabu (20/6/2018).

Bantuan hukum, kata dia, rencananya juga akan diberikan pada mantan Bupati Tulungagung Sahri Mulyo yang juga terjerat perkara yang sama. Kasus yang menimpa Sahri yang kembali berlaga di Pilkada Kabupaten Tulungagung itu juga dinilai bukan termasuk operasi tangkap tangan (OTT).

• ·Soto Ayam Masuk Daftar 20 Sup Terbaik di Dunia Versi CNN
• ·Update COVID
• ·Erina Gudono dan Kaesang Babymoon di AS, Apa Itu?
• ·Jangan Minum Teh dan Kopi di Waktu Ini, Bisa Bikin Berabe
• ·Pramugari Ungkap Penyebab di Dalam Pesawat Terasa Sangat Dingin
• ·dr Lois Akui Kesalahan, Polri Kedepankan Keadilan Restoratif
• ·CCTV dan Sarapan Gratis, Anggota DPRD DKI Bang Lukman Sayangkan Program Pram
• ·Anggota DPRD DKI Ingatkan Perusahaan Bayar Upah yang Layak Bagi Buruh
• ·Menurut Sains, Liburan dengan Kapal Pesiar Baik untuk Kesehatan
• ·Chery Exeed Exlantix, Sedan Listrik Berbanderol Rp430 Juta dengan Daya Tempuh 710 Km
• ·TGUPP Bubar Ketika Anies Lengser, Kenneth PDIP: Memang Tidak Ada Prestasinya
• ·Anies Nyatakan Siap Nyapres, Wagub Riza: Pilihan Saya Pak Prabowo
• ·Ada Komodo Berenang di Pink Beach Labuan Bajo, Amankah bagi Wisatawan?
• ·dr Lois Akui Kesalahan, Polri Kedepankan Keadilan Restoratif
• ·Jual Channel Telegram ke Bjorka Seharga 100 Dolar AS, Penjual Es di Madiun: Saya Salah
• ·Polda Metro Jaya Bakal Hapus Tilang Manual?