Tak Percaya Kerja Pansel, WP KPK Gantungkan Harapan ke Jokowi
Ketua Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (WP KPK) Yudi Purnomo mengharapkan Presiden Jokowi harus selektif dalam memilih 10 calon pimpinan KPK periode 2019-2023 yang akan diberikan ke DPR.
Baca Juga: Agenda Padat, Pansel Tolak Hadiri Undangan KPK
"Kepada Pak Jokowi benar-benar selektif dalam memilih 10 calon pimpinan KPK yang akan diserahkan kepada DPR. Kenapa? Karena untuk pansel (panitia seleksi) kami sendiri sudah pesimis, untuk pansel kami menyatakan sudah selesai pekerjaan mereka karena tugas akhir sesuai dengan UU tetap di Pak Jokowi," ucap Yudi.
Hal tersebut dikatakannya saat acara "Solidaritas Selamatkan KPK" di gedung KPK, Jakarta, Jumat.
Lebih lanjut, Yudi mengharapkan nantinya pimpinan KPK adalah orang yang berintegritas dan tidak mempunyai cela.
"Kalau mereka mempunyai cela kasihan KPK ke depannya selama empat tahun dan tentu saja akan memperlemah upaya-upaya pemberantasan korupsi," kata Yudi.
Ia juga menegaskan bahwa pihaknya tidak mengintervensi panitia seleksi terkait proses pemilihan capim KPK tersebut.
"Ini bukan intervensi terhadap pansel, kan dari awal ketika pansel terbentuk kami sudah menyuarakan agar memilih pemimpin yang berintegritas, itu yang pertama," tuturnya.
Kedua, kata dia, Wadah Pegawai KPK pun juga sudah bertemu dengan pansel secara resmi dan menyampaikan kepada pansel mengenai capim KPK yang diduga tidak bersih.
"Pansel mengundang Wadah Pegawai dan saya hadir langsung dan menyampaikan kepada pansel mengenai orang-orang yang diduga tidak bersih, orang-orang yang diduga mempunyai rekam jejak. Jadi, semua sudah kami sampaikan kepada pansel ketika bertemu," ucap Yudi.
Yudi juga mengharapkan nantinya 10 nama capim KPK yang akan diserahkan ke Presiden tidak diumumkan oleh pansel.
"Yang kami harapkan tidak menyebut 10 nama biar semua diserahkan ke Pak Jokowi. Jadi, 10 nama itu tidak disebut pansel tetapi langsung ditetapkan oleh Pak Jokowi melalui ketetapannya dan kemudian diserahkan kepada Komisi III DPR. Jadi, biar nanti saja Pak Jokowi yang mengumumkan 10 nama itu sehingga tugas Pak Jokowi secara UU sudah dilaksanakan," tuturnya.
(责任编辑:时尚)
- Mendes PDTT Perjuangkan Masa Jabatan Kades 9 Tahun, 'Justru Untungkan Masyarakat Desa'
- 北京艺术留学中介哪家好?
- Lebih Rendah, BI Proyeksikan Ekonomi RI Tumbuh kisaran 4,6–5,4%
- Danantara Siap Menjadi Mitra Strategis Proyek Energi Nasional
- Sri Mulyani Pastikan Defisit APBN Tidak Jebol: Jangan Khawatir
- Masya Allah! DKI Gelontorkan Rp185 M Buat 8.800 Lubang Makam Covid
- 美术出国留学培训机构有哪些?
- WAMENKOMDIGI Laporkan 1.705 Titik di Papua Terakses Jaringan Digital
- Bermanfaat Untuk Kecantikan, Sel Punca Bisa Meremajakan Kulit Hingga Mengatasi Kebotakan
- Presiden Prabowo akan Copot Pejabat yang Persulit Regulasi di Sektor Energi
- 7 Rekomendasi Tempat Glamping Dekat Jakarta Harga di Bawah Rp1 Juta
- RI Dukung Penguatan Fungsi WTO, Khususnya Melalui Reformasi
- 园艺专业适合出国吗?
- Dapat Izin Investor, Emiten KFC Indonesia (FAST) Siap Private Placement 533,33 Juta Saham
- Cara Cek Nama Kamu Terima Saldo Dana BLT BBM 2025, Pastikan Pakai NIK KTP
- Sidang KSP Indosurya Digelar, Pengurus PKPU Sempat Verifikasi Faktual 42 Nama Kreditur
- 你真的了解纯艺术出国留学吗?
- Jokowi: Jalan Rusak Ganggu Jalur Logistik, Bisa Picu Inflasi
- Tarik Ulur Anies: Sempat Melarang Isolasi di Rumah Kini Berbalik, DPRD Langsung Mengkritik
- Jokowi: Jalan Rusak Ganggu Jalur Logistik, Bisa Picu Inflasi