Pengamat hukum Universitas Bung Karno Azmi Syahputra meminta agar Presiden Jokowi membentuk tim independen untuk membuka tabir dan pelaku penyerangan terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan.

"Perlu tim yang independen agar kepolisian dapat lebih objektif dan tidak memiliki beban," kata Azmi seperti dikutip dari Antara di Jakarta, Senin malam (31/7/2017).

Ia mengatakan jika kerja penyelidikan memiliki beban maka dipastikan tidak akan maksimal.?Ia menduga ada dua kemungkinan terkait kasus itu belum juga terungkap, yakni pelaku yang melakukan memang sengaja dihilangkan atau memang benar-benar sudah hilang. Selain itu, dapat saja kasus ini tidak murni motif kejahatannya. Jika motifnya tidak murni kriminal maka pasti sulit untuk terungkap.

"Karena ada keinginan yang sama dari seseorang atau pihak tertentu yang menganggap Novel Baswedan musuh bersama sehingga (pelakunya) cenderung terlindungi," katanya. (ant)

• ·KSP Sebut Kebijakan Tarif Impor Trump Sudah Diprediksi dan Diantisipasi Pemerintah
• ·Anti Lebay, Ini 6 Aturan Dasar Pakai Perhiasan buat Wanita
• ·Citi Prediksi Ekonomi RI 2025 Melambat ke 4,7 Persen, Ini Sebabnya!
• ·Setop, Jangan 'Kuliti' Privasi Korban Femisida
• ·Menkeu Sri Mulyani: Implementasi Koperasi Desa Merah Putih Akan Dilakukan Secara Bertahap
• ·Ditanyai BEI Soal Volatilitas Transaksi, Begini Jawaban Manajemen Adaro Minerals (ADMR)
• ·3 Alasan Orang Enggan Melakukan Screening buat Deteksi Kanker
• ·Mensos Akan Ikuti Arahan Mendagri Soal Penundaan Bansos Saat Pilkada
• ·Bripka Madih Diperiksa Satgas Mafia Tanah di Bareskrim Polri Hari Ini
• ·Hari Kesehatan Mental Sedunia, Pekerja Harus Sehat Mental
• ·Pekan Ini, Bareskrim Jadwalkan Periksa Marzuki Alie
• ·Tidak Semua Kredit Macet UMKM Dapat Penghapusan Utang, Menteri UMKM ungkap Kriterianya
• ·Prabowo Instruksikan Struktur Komisaris BUMN Perbankan Lebih Ringkas dan Profesional
• ·Viral Teh Disebut Berbahaya untuk Anak, Benarkah?
• ·Ada Aturan Berpakaian Lho Saat Naik Pesawat, Sudah Tahu?
• ·Wakil Ketua DPR RI Tegaskan Revisi UU DKJ Bukan Titipan Siapapun